Menilik Kembali UU ITE

Sebelum saya bekerja sebagai wartawan daring, istilah UU ITE rasanya sangat asing. UU ITE konsep disahkan tahun 2008 tetapi baru bergaung dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi sejak kasus Prita Mulyasari dan Gerakan Solidaritasnya “Koin untuk Prita”. Jelas, penerapan UU ITE membuat jagat maya Indonesia gonjang-ganjing karena harus beradaptasi dengan aturan baru yang cukup mengekang itu.

Satu kasus terbaru ialah pengunggahan gambar polisi yang diklain sedang menyuap oleh seorang pemuda bernama Adlun dari Makassar. Ia harus rela dibui karena si polisi yang bersangkutan merasa tidak melakukannya dan bisa memberikan bukti yang kuat. Polantas yang lapor mencabut laporannya, untungnya. Ancamannya 6 tahun penjara.

Dasar hukum kemerdekaan menyatakan pendapat diatur dalam pasal 28 UUD 45. Pasca reformasi pasal ini lahirkan sejumlah UU turunan: UU 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, UU no 39 th 1999 tentang HAM (tak ada pembedaan status pribumi atau keturunan di KTP), UU No 40 tahun 1999 tentang pers, UU No 32 tahun 2002 tentang penyiaran, UU No 11 th 2008 tentang informasi transaksi elektronik (ITE), UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP), UU no 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Dalam penjelasannya, ketua dewan kehormatan PWI Jaya Kamsul Hasan menyatakan EO demo biasanya membesarkan pengikut demo, sementara EO acara musik mengecilkan. Karena bersangkutan dengan biaya pengamanan, jelasnya.

Orde Lama masih memakai UU peninggalan Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Sementara itu, rezim Orba masih memakai KUHP.

Saat pasal 28 B ayat 2 dibuat sebagai menjadi pasal perlindungan anak. Ada lagu anak yang tak sesuai perkembangan zaman terutama pasal ini. Kebebasan menyampaikan opini ada di pasal 28F UUD 45. “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, menyimpan..”

Pembatasan kebebasan beropini itu ada dalam pasal 28B ayat 2: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28D ayat 1 : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sebagai pengguna media sosial, perlu berhati-hati sebelum mengunggah konten yang bisa memberi konsekuensi hukum pada pihak lain. Apalagi menduga atau berasumsi saja.

Dasar hukum lain pembatasan berpendapat:
Pasal 28J ayat 1
Pasal 28J ayat 2

Ancaman dan sanksi hukum dalam UU ITE bermacam-macam bergantung pada ringan dan beratnya tindakan pelanggaran.

Delik aduan: penghinaan dan berita bohong
KUHP: pasal 310/311/315 ancaman hukuman 9 bulan sampai 4 tahun. Seperti kasus obor rakyat jika dilaporkan Jokowi.
UU 40/1999 penghinaan dan berita bohong oleh lembaga pers seperti surat kabar dan situs berita tertentu.
UU 32/2002 pasal 36 ayat 5 dan 6 jo, pasal 57 huruf d dan e denda Rp 10 miliar dan atau penjara 5 tahun
UU11/2008: UU ITE pasal 27 jo, pasal 28 jo, pasal 45 pidana selama lamanya 6 tahun.
Kasus pornografi tidak bisa dicabut karena delik umum bukan aduan. KUHP pasal 282 penjara 2 tahun
UU 40 tahun 1999 pasal 5 ayat 1 jo. 18 ayat 2 Rp500 juta
UU 32 /2002 pasal 36 ayat 5 dan 6 jo. Pasal 57 huruf d dan e, denda Rp100 miliar dan atau penjara 5 tahun
UU 11/2008 pasal 27 jo. 28 jo. Pasal 45 pidana selama-lamanya 6 tahun UU 44/2008 pasal 4 jo pasal 29 dipidana 12 tahun sekurang-kurangnya 6 bulan. (UU khusus pornografi)
Pengguna media sosial hati-hati karena kadaluarsanya 15 tahun dari saat terjadinya.

UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, ciri khas negara demokrasi, tidak ditemui di negara sosialis, menyoroti perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Berlaku sejak 2010. PPID sekretaris desa
Pasal 4 UU no 14 tahun 2008 hak pemohon
Modalnya kartu identitas yang berlaku
Bertanya secara lisan atau tulis ke badan publik/ PPID, dicatat dan dijawab selambat-lambatnya 10 hari kerja, setelah itu bisa terjadi sengketa, perpanjangan waktu 1 pekan kalender. Baru terjadi sengketa informasi publik. Misalnya menanyakan pengelolaan PPSU ke kelurahan. Di sini, masyarakat diajak mengawasi pelaksanaan aktivitas publik melalui hak pemohon. Jika di hari ke-22 tak ada jawaban bisa dilakukan sengketa informasi publik.

Sanksi untuk pelaku pelanggaran kode etik:
1. Sanksi moral : Walaupun itu dari pernyataan pihak berwajib 2. Sertifikat kompetensi wartawan dicabut jika melakukan sejumlah pelanggaran berat seperti pemerasan, plagiat, berita bohong. 3. Pelanggaran ringan kemudian bisa diberikan setelah jeda 2 tahun, baru kemudian bisa melakukan uji sertifikasi kembali.

Kata “diduga” membuat tulisan lebih aman. Misalnya terduga – tersangka. Hati-hati melekatkan status orang, karena hanya pengadilan yang berhak. Kesaksian dan alat bukti diperlukan untuk memvonis seseorang. Check and recheck perlu agar informasi salah tidak menyampah.

Leave a comment

Filed under save our nation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s