Category Archives: save our nation

Soal “Kaphe”

Sedino iki pengene nggur moco novel. Ora kepengin moco berita opo maneh ndelengi Whatsapp, Facebook utowo Twitter. Mblenger, takkandani. Diarani ora gaul yo ora popo, ora patheken, batinku.
.
Tapi yo jenenge kebeneran, milihe wacanan sing ono hubungane karo sejarah negoro iki pas lagi dijajah Walondo satus selikur taun kapungkur senajan novele kuwi sakjane rodho picisan amarga isine yang-yangan ora karuan.
.
Dadi ono bab ning buku novel kuwi sing judule “Kaphe”. Takkiro jeneng wong utowo panggon utowo pakanan. Bareng sakwise diwoco entek, lagi ngerti nek topike ugo nyerempet perkoro agomo lan politik.
.
Dadi ning bab “Kaphe” sing ono ning buku karangane Remy Sylado kuwi diceritakake menowo ono prawiro soko Walondo sing ditugasi dadi pawicoro ning upocoro pembekalan kanggo prajurit-prajurit KNIL sing asline wong-wong enom soko pirang-pirang wilayah Indonesia, kayoto Ambon, Manado, Sundo, lan sapanunggalane.
.
Jenenge prawiro Walondo kuwi Letnan J. C. J. Kempees. Senajan jenenge mirip ‘kempes’, nanging isine omongane marai ati lan emosi mongkog. Amargo wong iki ngedu wong Aceh karo wong Jowo, Ambon lan Manado. Kempees ngomong ngene:”Kene (tentara KNIL) ora oleh kalah ning Aceh. Wong Aceh ngundang kene iki ‘kaphe’ (soko kene aku mudeng maksute kuwi ‘kafir’), lan mungsuhi kene kuwi dianggep jihad. Aku wis takon karo ahline, Dr. Snouck Hurgronje, perkoro istilah-istilah kuwi, lan jawabane kuwi ora sakkabehe bener. Kene ora kaphe. Ning kene ugo ono wong Jowo sing Muslim. Iki ora perang agomo babar blas. Tapi pancen kasunyatane Hurgronje dewe ngakone menowo jihad kuwi gerakan suci sing dadi kuwajibane wong Islam kanggo mungsuhi kafir.”
.
Dadi koyo mengkono kuwi kahanane rikolo semono. Menowo dipikir-pikir yo mirip meneh koyo kahanane negoro saiki senajan wis suwi bedo wektune.
.
Walondo pancen wis ora ono. Ananging gantine kuwi sing rupane macem-macem. Akeh-akehe malah londo musuhe Indonesia saiki rambute podo irenge, kulite podo coklate, irunge ugo podo peseke. San soyo angel mbedaknone. Mbiyen yo angel, saiki soyo angel. Polane mirip, nanging pancen wujute wis manglingi. Wong-wong Indonesia sing mbiyen ngertine pelajaran PSPB wis lali, keblasuk meneh ning jebakan lawas tapi anyar carane ngemas. Dadi ontran-ontran koyo saiki wis ora barang anyar meneh ning tlatah Jowo.
.
Tapi sing paling penting, senajan wis meh 72 taun merdeka, Indonesia isih perlu sinau meneh bab toto negoro, agomo lan demokrasi. Sik sik, iki Facebook utowo Panyebar Semangat? (*)

Leave a comment

Filed under save our nation

Menilik Kembali UU ITE

Sebelum saya bekerja sebagai wartawan daring, istilah UU ITE rasanya sangat asing. UU ITE konsep disahkan tahun 2008 tetapi baru bergaung dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi sejak kasus Prita Mulyasari dan Gerakan Solidaritasnya “Koin untuk Prita”. Jelas, penerapan UU ITE membuat jagat maya Indonesia gonjang-ganjing karena harus beradaptasi dengan aturan baru yang cukup mengekang itu.

Satu kasus terbaru ialah pengunggahan gambar polisi yang diklain sedang menyuap oleh seorang pemuda bernama Adlun dari Makassar. Ia harus rela dibui karena si polisi yang bersangkutan merasa tidak melakukannya dan bisa memberikan bukti yang kuat. Polantas yang lapor mencabut laporannya, untungnya. Ancamannya 6 tahun penjara.

Dasar hukum kemerdekaan menyatakan pendapat diatur dalam pasal 28 UUD 45. Pasca reformasi pasal ini lahirkan sejumlah UU turunan: UU 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, UU no 39 th 1999 tentang HAM (tak ada pembedaan status pribumi atau keturunan di KTP), UU No 40 tahun 1999 tentang pers, UU No 32 tahun 2002 tentang penyiaran, UU No 11 th 2008 tentang informasi transaksi elektronik (ITE), UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP), UU no 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Dalam penjelasannya, ketua dewan kehormatan PWI Jaya Kamsul Hasan menyatakan EO demo biasanya membesarkan pengikut demo, sementara EO acara musik mengecilkan. Karena bersangkutan dengan biaya pengamanan, jelasnya.

Orde Lama masih memakai UU peninggalan Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Sementara itu, rezim Orba masih memakai KUHP.

Saat pasal 28 B ayat 2 dibuat sebagai menjadi pasal perlindungan anak. Ada lagu anak yang tak sesuai perkembangan zaman terutama pasal ini. Kebebasan menyampaikan opini ada di pasal 28F UUD 45. “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, menyimpan..”

Pembatasan kebebasan beropini itu ada dalam pasal 28B ayat 2: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28D ayat 1 : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sebagai pengguna media sosial, perlu berhati-hati sebelum mengunggah konten yang bisa memberi konsekuensi hukum pada pihak lain. Apalagi menduga atau berasumsi saja.

Dasar hukum lain pembatasan berpendapat:
Pasal 28J ayat 1
Pasal 28J ayat 2

Ancaman dan sanksi hukum dalam UU ITE bermacam-macam bergantung pada ringan dan beratnya tindakan pelanggaran.

Delik aduan: penghinaan dan berita bohong
KUHP: pasal 310/311/315 ancaman hukuman 9 bulan sampai 4 tahun. Seperti kasus obor rakyat jika dilaporkan Jokowi.
UU 40/1999 penghinaan dan berita bohong oleh lembaga pers seperti surat kabar dan situs berita tertentu.
UU 32/2002 pasal 36 ayat 5 dan 6 jo, pasal 57 huruf d dan e denda Rp 10 miliar dan atau penjara 5 tahun
UU11/2008: UU ITE pasal 27 jo, pasal 28 jo, pasal 45 pidana selama lamanya 6 tahun.
Kasus pornografi tidak bisa dicabut karena delik umum bukan aduan. KUHP pasal 282 penjara 2 tahun
UU 40 tahun 1999 pasal 5 ayat 1 jo. 18 ayat 2 Rp500 juta
UU 32 /2002 pasal 36 ayat 5 dan 6 jo. Pasal 57 huruf d dan e, denda Rp100 miliar dan atau penjara 5 tahun
UU 11/2008 pasal 27 jo. 28 jo. Pasal 45 pidana selama-lamanya 6 tahun UU 44/2008 pasal 4 jo pasal 29 dipidana 12 tahun sekurang-kurangnya 6 bulan. (UU khusus pornografi)
Pengguna media sosial hati-hati karena kadaluarsanya 15 tahun dari saat terjadinya.

UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, ciri khas negara demokrasi, tidak ditemui di negara sosialis, menyoroti perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Berlaku sejak 2010. PPID sekretaris desa
Pasal 4 UU no 14 tahun 2008 hak pemohon
Modalnya kartu identitas yang berlaku
Bertanya secara lisan atau tulis ke badan publik/ PPID, dicatat dan dijawab selambat-lambatnya 10 hari kerja, setelah itu bisa terjadi sengketa, perpanjangan waktu 1 pekan kalender. Baru terjadi sengketa informasi publik. Misalnya menanyakan pengelolaan PPSU ke kelurahan. Di sini, masyarakat diajak mengawasi pelaksanaan aktivitas publik melalui hak pemohon. Jika di hari ke-22 tak ada jawaban bisa dilakukan sengketa informasi publik.

Sanksi untuk pelaku pelanggaran kode etik:
1. Sanksi moral : Walaupun itu dari pernyataan pihak berwajib 2. Sertifikat kompetensi wartawan dicabut jika melakukan sejumlah pelanggaran berat seperti pemerasan, plagiat, berita bohong. 3. Pelanggaran ringan kemudian bisa diberikan setelah jeda 2 tahun, baru kemudian bisa melakukan uji sertifikasi kembali.

Kata “diduga” membuat tulisan lebih aman. Misalnya terduga – tersangka. Hati-hati melekatkan status orang, karena hanya pengadilan yang berhak. Kesaksian dan alat bukti diperlukan untuk memvonis seseorang. Check and recheck perlu agar informasi salah tidak menyampah.

Leave a comment

Filed under save our nation

Festival Desa 2015 untuk Pendamba Perubahan Sektor Pangan dan Pertanian Indonesia

Ternyata Tuhan tidak hanya menciptakan makhluk-makhluk picik yang berorientasi uang, tetapi juga para pembawa perubahan dari kalangan akar rumput. Ya, kalau Anda sudah lelah mengikuti berita bencana nasional asap, Anda tidak sendiri. Jutaan orang lain juga. Namun, lebih baik melakukan hal-hal nyata yang meski kecil bisa berkontribusi bagi kemaslahatan bersama daripada berputus asa.

Mas Tedjo, begitu nama akrab sang pentolan gerakan Locavore ini, adalah salah satu sosok yang mengagumkan. Tidak kenal lelah memperkenalkan konsep makan makanan dan minuman dari sekitar kita sejak bertahun-tahun lalu, lebih lama dari saat saya pertama kali menjumpainya.

Ia juga mengampanyekan perilaku hidup sehat dan perubahan pola perilaku agar kita lebih tanggap perubahan iklim global. ‎Sungguh upaya yang sungguh mulia dan berat bukan main!

Karena itu, mari hadiri event Festival Desa nanti tanggal 24-25 Oktober 2015 di Taman Tebet, Jakarta. Dan yang terpenting, jangan sampai event ini cuma bersifat seremonial tetapi diharapkan hasil yang nyata bisa dicapai dari situ.

Leave a comment

Filed under save our nation

Koruptor Sejati ala Cak Lontong

Menjadi koruptor sejati itu sulit sekali. Salah satu syaratnya harus tangkas. Seperti saat menjawab salam yang dikatakan sendiri, karena saat menjawab salam ada pahala yang mengalir pula. Ketamakan itu membuat kami terus berlomba meski raihannya tidak konkret.

Koruptor sejati tidak perlu gelar tinggi apalagi pendidikan kampus yang mahal. Hanya dibutuhkan cita-cita tinggi nan mulia: memerangi kemiskinan. Hanya saja, koruptor sejati baru tahap belajar jadi mereka egois dalam memerangi kemiskinan; mereka hanya memerangi kemiskinan finansial dirinya sendiri. Sementara itu, orang lain sudah berpikiran lebih luas, kami baru sesempit itu.

Koruptor itu bukan orang yang melakukan korupsi, tetapi orang yang tertangkap atau ketahuan melakukan korupsi. Karena kalau belum ketahuan, masih dianggap bukan koruptor.

Untuk memberantas koruptor hanya bisa ditempuh dengan dua cara. Pertama, eksekusi mati koruptor. Kedua, jangan tangkap koruptor. Jumlahnya pasti tetap.

Kalau Anda punya cita-cita ingin kaya tetapi Anda tidak pintar, nah! Itu tandanya bakat koruptor Anda kuat.

Bangsa ini tidak akan bangkrut karena ribuan pengemis tapi akan bangkrut dengan hadirnya 10 koruptor.

Leave a comment

Filed under save our nation