Ada hal yang menggelitik tatkala Wakil Pimpinan Frankfurt Book Fair Claudia Kaiser menyampaikan kritik transparannya mengenai proses kerjasama dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), yang menurutnya berjalan sangat lamban. Kaiser menyatakan dengan nada kritis, yang segera dihentikan oleh editor John H. McGlynn dari Yayasan Lontar yang tampil bersamanya hari itu (22/3/2015) dalam diskusi “The Role of Literary Translation” dalam rangkaian Asean Literary Festival 2015 di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki. Meskipun interupsi McGlynn itu disampaikan dengan mimik muka bercanda, saya tahu hal yang Kaiser coba untuk sampaikan mungkin bisa disalahartikan oleh sebagian pihak dan berdampak pada kerjasama nantinya.
Desliana Maulipaksi telah menuliskan laporan selayang pandangnya yang berjudul “Pentingnya Program Penerjemahan Karya Sastra Suatu Negara” di Kemdikbud.go.id. Dan kini saya akan melengkapi reportasenya itu, bukan dengan sudut pandang birokrat atau pihak luar/ asing yang bekerjasama dengan birokrat, tetapi lebih sebagai bagian dari kelompok akar rumput alias rakyat yang mencemaskan kemajuan susastra negerinya di tingkat dunia.
Kaiser mengaku pemerintah Indonesia saat itu memiliki minat yang besar dalam berpartisipasi dalam Frankfurt Book Fair. “Tetapi kami katakan dibutuhkanwaktu setidaknya 3 tahun untuk mempersiapkan diri dengan baik,” sarannya pada kementerian. “Kami pun banyak menelepon, bertukar surel, dan kami menunggu selama 2 tahun. Akhirnya kami putuskan kami tak bisa menunggu lebih lama. Saat kami sudah berhenti berharap, nota kesepahaman diteken tiba-tiba. Namun, (persiapannya) sudah terlambat. Akhirnya hanya ada waktu 2 tahun untuk bersiap-siap.”
Masih kata Kaiser, program pendanaan penerjemahan juga menemui aral. Perubahan dari pihak pemerintah Indonesia terjadi terus menerus bahkan setelah jadwal dan linimasa sudah ditetapkan sebelumnya oleh pihak Frankfurt Book Fair.
McGlynn bukannya tidak mengkritik sama sekali. Tinggal di Indonesia puluhan tahun membuatnya tahu bagaimana menyampaikan kritik dengan lebih ‘Indonesia’, lain dari cara Kaiser yang lebih ‘Aryan’. Ia turut memberikan masukan mengenai kurangnya perhatian pemerintah pada perkembangan dunia susastra di sini. “Sudah banyak festival sastra di Indonesia, itu bagus. Akan tetapi untuk menghadiri acara-acara itu pun para penulis dan penerbit masih belum didukung oleh pemerintah. Tidak ada anggaran yang teralokasikan secara khusus untuk mendanai kegiatan para penulis dan penerbit untuk memperkenalkan karya-karya di festival sastra,” ujar McGlynn.
Selama ini, masih kata McGlynn, para penulis harus menggunakan kenalan mereka di dalam lingkaran birokrasi. Mereka yang diberangkatkan biasanya adalah para pegiat sastra yang dikenal kalangan pemerintah juga. Jika tidak dikenal, pupus sudah harapan untuk diajak.
McGlynn menyarankan pemerintah untuk merealisasikan rencana besar (grand plan) khusus bagi pegiat sastra di Indonesia agar mereka makin dimudahkan dalam berkarya dan memperkenalkan karya-karya mereka. Bertahun-tahun lalu saat McGlynn memulai karirnya sebagai penerjemah, digagas sebuah program penerjemahan sastra ke bahasa-bahasa negara Asean. Dan ia menegaskan ini bukan proyek yang bersifat komersial. “Siapapun yang memberikan uangnya untuk proyek ini akan kehilangan uangnya itu,” tegas McGlynn terus terang.
“Karena itulah diperlukan peran pemerintah,” timpal Kaiser dengan gemas sedetik setelah McGlynn berbicara.
Di Indonesia, peran pemerintah memang tidak bisa diabaikan. Namun, sebuah kebodohan untuk menunggu pemerintah mengatasi semua tantangan di lapangan secara otomatis dalam waktu secepatnya.
Untungnya, pihak swasta juga sudah menunjukkan kepeduliannya. “Ada sebagian kalangan swasta yang sudah menunjukkan kepeduliannya,” katanya. Lagi-lagi, tidak ada skema insentif yang dapat mendorong korporasi swasta Indonesia untuk secara kontinu menjadi penyandang dana proyek-proyek penerjemahan. Buktinya, tidak diberikan pemotongan terhadap jumlah pajak yang dibebankan pada perusahaan-perusahaan yang menyumbang di proyek-proyek penerjemahan karya sastra. McGlynn menjelaskan,”Diperlukan adanya struktur pajak yang memberikan keuntungan bagi korporasi swasta yang bersedia memberikan sumbangsih bagi keberlangsungan institusi-institusi budaya. Anda bisa mendapatkan insentif pajak untuk olahraga di Indonesia, tetapi tidak untuk sastra.” Skema insentif pajak semacam itu sudah terbukti sukses di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah kita semua.
Jerman juga mengalami tantangan yang sama. Menurut Kaiser, minat korporasi swasta di negerinya untuk mendanai program penerjamahan karya sastra masih rendah karena mereka lebih mengutamakan visibilitas brand. Karenanya, mendukung sebuah acara olahraga akan lebih menguntungkan daripada mendukung program sastra, tandas wanita yang menguasai bahasa Mandarin itu. Kalaupun ada proyek penerbitan yang didanai, lanjutnya, buku hasil pendanaan biasanya bertema sejarah perusahaan yang memberikan pendanaan.
Akhlis's Blog 