Garuda Center Rilis 19 Alasan Mengapa Pilkada Lebih Baik Dilakukan DPRD

‎”Sebarluaskan! #FaktaKebijakan – Hasil Riset Garuda Center: 19 Alasan Kenapa Sebaiknya Pemilihan Kepala Daerah Dilakukan oleh DPRD,”tulis pihak Garuda Center dari Jaringan Gerindra dalam email blast mereka yang baru saya terima malam ini.

Berikut 19 alasan tersebut:

1. Meningkatkan kemungkinan terpilihnya kepala daerah yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik (tidak sekedar memiliki popularitas akibat pencitraan semu).

2. Meningkatkan kemungkinan terpilihnya kepala daerah yang memiliki program serta rencana pembangunan yang jelas untuk daerahnya (karena setiap calon kepala daerah harus melakukan presentasi visi, misi dan program di DPRD, dan menerima pertanyaan dari anggota DPRD dalam sidang terbuka).

3. Meningkatkan kemungkinan terpilihnya kepala daerah berkompeten yang tidak memiliki modal besar (karena biaya kampanye seperti membentuk relawan, mencetak spanduk dan alat peraga lainnya menjadi tidak diperlukan).

4. Mengurangi resiko terpilihnya kepala daerah hasil manipulasi hasil pemungutan suara (seperti penggunaan daftar pemilih palsu, perubahan hasil rekapitulasi suara dan kecurangan penghitungan suara lainnya).

5. Mengurangi jumlah kasus korupsi anggaran daerah oleh kepala daerah (untuk mengembalikan biaya kampanye saat pilkada yang berasal dari modal pribadi).

6. Meningkatkan independensi kepala daerah dalam membuat keputusan strategis seperti mengeluarkan izin pertambangan, izin usaha dan lain sebagainya (karena kepala daerah tidak perlu lagi meminjam uang dari pengusaha hitam untuk membiayai kampanye Pemilukada yang mahal).

7. Meningkatkan kinerja kepala daerah terutama dalam hal perencanaan anggaran serta pelaksanaan program kerja daerah (karena kepala daerah terpilih sudah pasti mendapatkan dukungan mayoritas dari DPRD).

8. Mengurangi resiko terjadinya konflik sosial di masyarakat (akibat perbedaan pilihan antar keluarga, kampung dan golongan yang dapat timbul saat Pemilukada).

9. Menghapus kemungkinan terjadinya politik uang / money politics untuk meningkatkan elektabilitas di masyarakat (termasuk pembuatan kebijakan-kebijakan populis serta penyalahgunaan aparatur sipil negara menjelang pelaksanaan Pemilukada).

10. Menghapus terjadinya polusi visual rutin akibat Pemilukada Gubernur dan Pemilukada Bupati/Walikota (karena calon kepala daerah hanya perlu perlu menyampaikan visi dan misi di hadapan anggota DPRD).

11. Menghemat uang rakyat yang sebelumnya digunakan untuk penyelenggaraan Pemilukada sebesar Rp. 20 s/d Rp. 30 miliar untuk Pemilukada tingkat Kabupaten/Kota dan Rp. 100 miliar untuk Pemilukada tingkat Provinsi (uang ini dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur).

12. Meningkatkan peran anggota DPRD dalam mewakili aspirasi rakyat (sehingga semakin banyak anggota masyarakat yang mengetahui, mengenal dan menjalin komunikasi dengan anggota DPRD mereka).

13. Meningkatkan kualitas kepengurusan partai politik di tingkat daerah (karena semakin besar insentif bagi orang-orang baik dan berintegritas untuk bergabung dalam partai politik).

14. Meningkatkan kualitas kepengurusan partai politik di tingkat pusat (karena sebelumnya banyak sumber daya kepengurusan pusat partai politik di tingkat pusat tergerus untuk mengurus Pemilukada seperti untuk kampanye ke daerah).

15. Memberikan insentif kepada orang-orang yang baik dan berintegritas untuk bergabung dengan partai politik dan mengajukan diri sebagai anggota DPRD (karena peran anggota DPRD menjadi lebih signifikan).

16. Meningkatkan partisipasi serta kualitas Pemilihan Umum Legislatif yang dilaksanakan lima tahun sekali (karena pilihan partai politik menjadi sangat menentukan bukan hanya kebijakan Pemerintah Pusat tetapi juga Pemerintah Daerah).

17. Meningkatkan kualitas kerja Mahkamah Konstitusi dalam mengkaji dan memutuskan perkara Undang-Undang yang berdampak ke seluruh rakyat Indonesia (karena saat ini para hakim MK harus memutuskan sengketa Pemilukada setiap dua hari sekali).

18. Sesuai dengan konsep demokrasi Pancasila yang digariskan para pendiri bangsa Indonesia (Sila nomor empat berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”).

19. Sesuai dengan Konstitusi / Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 18: Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota dipilih dengan cara demokratis).‎

Apakah semua itu masuk akal atau tidak masuk akal? Anda masing-masing yang bisa menilai.

Diskusi Politik di Kantor

Terus terang saya lumayan anti berdiskusi politik. Bukan karena saya tidak peduli masa depan bangsa, tetapi karena saya terlalu sayang dengan waktu dan tenaga saya untuk mengikuti semua manuver keji dan menggelikan para oknum badut politik. Go to hell with those fucking politicians!

Sayangnya, para politisilah yang menggerakkan negara dan bangsa ini. Saya sangat berharap saya bisa mencintai negara dan bangsa ini tanpa harus mengikutsertakan badut-badut politik yang malang melintang di headline bombastis semua surat kabar dan situs-situs berita. Tetapi kenapa semuanya harus satu paket???

Petang tadi, saya sendiri tidak percaya saya bisa ikut sebuah acara diskusi bertema politik di kantor. Memilih Jokowi, Prabowo atau golongan putih? Hmm, sebenarnya acara ini tidak untuk diskusi yang 100% serius dan penuh pemikiran berat tetapi namanya berbicara tentang isu dengan skala nasional seperti ini, tidak mungkin bisa menghindari perbincangan berat, retorika memuakkan, penyajian “data-data” atau asumsi-asumsi dan overgeneralisasi yang membabi buta. Memang ada kebenaran di dalam konten kampanye tim-tim sukses itu tetapi siapa yang bisa memastikan semua itu absah dan terbukti benar? Apakah semua informasi itu bisa di-cross check? Siapa saja bisa memelintir fakta demi keuntungan kelompoknya. Naif sekali kalau saya langsung percaya. Baik media massa atau media personal seperti blog pribadi pun sudah tidak bisa dipercaya lagi.

Selama ini saya secara sengaja tidak banyak mengkonsumsi berita pilpres (saya tidak menyaksikan debat presiden dan semacamnya). Jika saya tahu pun, itu karena secara tidak terhindarkan saya membaca konten itu di jejaring sosial. Di linimasa dan dinding saya sendiri, saya tidak berkeinginan memenuhinya dengan konten dan status politik. Cukuplah hanya saya yang tahu pilihan saya. Sesekali saya melontarkan status dengan tendensi pada calon tertentu tetapi saya tidak terus menerus melakukannya atau secara terbuka menghina kandidat tertentu. Atau yang lebih memuakkan lagi, memuja kandidat seperti Ahmad Dhani dalam video klip bertema Nazi dan fasisme itu.

Bahkan saat ditanya atasan mengenai pilihan saya, saya menolak menjawabnya. Buat apa? Cuma untuk bahan diskusi, debat kusir yang tidak ada ujung dan gunanya? Lalu untuk bahan cemoohan jika calon yang saya pilih kalah? Saya jawab saja pilihan saya rahasia. Habis perkara. Saya tidak peduli dengan anggapan dia. Toh, apa hubungan pekerjaan dan pilihan seseorang dalam pilpres? Konyol!

Diamnya saya juga menjadi sindiran. “Wah, kamu sukanya diam kalau diajak diskusi tapi habis itu ditulis panjang lebar!” Ditantang seperti itu, saya hanya berkomentar,”Ya, soalnya sudah bosan dengan retorika. Kalau debat hanya untuk menimbang positif negatifnya kandidat ya sampai kiamat juga tidak akan ada habisnya. Saya sih cenderung lebih nyaman berpikiran sederhana saja. Tidak usah terlalu peduli dengan informasi yang berseliweran, dengarkan kata hati saja. Apa yang menurut saya bagus ya coblos lalu bersiap menanggung konsekuensinya. Rakyat mau lebih sejahtera. Itu saja, termasuk saya. Toh, pemimpin bukan satu-satunya penentu keberhasilan bangsa. Rakyat juga harus bekerja keras mengubah nasibnya. Karena kadang pemimpin sudah mengajak kebaikan, rakyatnya masih susah diajak memperbaiki diri. Simpel.”

Duh! Kenapa jadi saya yang berkomentar panjang lebar begini ya? Apapun nanti hasilnya, semoga yang terbaiklah yang menjadi pemimpin kita. Memang tidak bosan ya jadi bangsa mediocre seperti ini? Kalau sudah ada yang terpilih, ya mari dukung demi kemajuan bersama bangsa dan negara. Mau Jokowi atau Prabowo ya dukunglah. Kan kalau sukses ya sukses bersama, terpuruk ya terpuruk bersama.

Ah, sudahlah. Yang penting tanggal 9 Juli nanti, kita gunakan hak suara kita. Mau tidak menggunakan pun, silakan saja. Setidaknya kita bisa mengucapkan:”Selamat libur!”

20140627-233927-85167656.jpg

Tetap Waras di Tengah Keriuhan Politik Indonesia

Mengikuti dunia politik Indonesia, seakan tidak ada habisnya. Capai saya dibuatnya. Drama, manuver, kepicikan, sakit hati, rasa tidak tahu malu, semangat menjadi lebih baik, skeptisisme, arogansi, apatisme, semuanya bercampur aduk membentuk anyaman intrik yang mengasyikkan untuk diliput, didokumentasikan, dan diabadikan bagi generasi mendatang. Entah apakah nanti anak cucu kita mengabaikan, menertawakan, mencemooh atau membacanya dengan khidmat, itu urusan mereka.

Mengikuti jalan pikiran para politikus membuat saya pusing tujuh ratus keliling. Mungkin karena saya orang yang berpikiran sederhana, tidak banyak bergulat dengan taktik dan trik. Tidak heran, saya sering mual saat mendengar diskusi politik di TV. Karenanya, saya lebih suka mendengar pendapat para rakyat di bawah yang lebih sederhana pola pikirnya. Setelah saya pikir-pikir, bisa jadi karena inilah saya dulu gagal melamar pekerjaan menjadi diplomat negeri ini. Tetapi saya setidaknya merasa gagal dengan anggun karena saya tidak berpikir saya terpuruk sekarang. Saya justru lebih merasa bebas menjadi diri sendiri. Kegagalan itu menuntun saya ke koridor yang tepat.

Tadi malam saat Najwa Shihab memandu acara debat presiden di Metro TV melalui ponsel TV Nexian milik ibu kos, saya hanya berkomentar ala kadarnya sementara bu kos berceloteh panjang lebar tentang bagaimana takutnya para nelayan di Cirebon dengan Prabowo yang naga-naganya akan menggunakan metode represifnya bila nanti menjabat posisi presiden RI. “Mereka takut nanti ditembaki, dibunuh kayak jaman Suharto dulu kak. Lha itu juga Prabowo kan menantunya Pak Harto. Bekas TNI juga,”katanya. Makanya Jokowi menjadi opsi yang lebih masuk akal bagi mereka.

Lain lagi dengan ayah saya yang pensiunan PNS. Saat pagi-pagi mengantar saya pijat di seorang tukang pijat tunanetra, beliau lebih sering mengagung-agungkan Prabowo. Berkali-kali ia berdebat dengan sang tukang pijat yang tampak condong pada Joko Widodo. “Lihat saja itu Jokowi dulu Kristen, China lagi. Heribertus Joko… Bla bla bla. Bagaimana pun juga memilih pemimpin harus yang amanah, berkeyakinan sama. Siapa bisa tahu nanti dia kelak mengeluarkan kebijakan yang merugikan umat Islam? Iya kan?” Saya tidak tahu apakah isu Heribertus itu sudah terklarifikasi atau belum tetapi argumen ayah relatif lemah. Kenapa harus meributkan masa lalu? Yang penting sekarang kan? Sembari merilekskan otot kaki saya dengan pijatannya yang mantap, tukang pijat itu berseloroh,”Keyakinan kan bukan masalah pak, asal bisa memerintah dengan baik, masyarakat dan bangsa bisa lebih maju dan sejahtera. Percuma kalau urusan keyakinan sudah bagus tapi memerintah dengan mengecewakan. Buktinya banyak yang haji tapi korupsi juga.” Hingga akhirnya ayah mengkontradiksi pernyataannya sendiri,”Ya kurangnya Prabowo cuma satu, dia tak punya calon ibu negara. Coba saja kalau dia cari pasangan sebelum maju ke pemilihan presiden ini.” Nadanya tetap penuh ekspektasi.

Sementara itu, adik ipar saya mengambil pendekatan yang lebih netral dan objektif kali ini dalam isu-isu politik. Ia pernah menjadi aktivis PKS (Partai Keadilan Sejahtera) beberapa tahun lalu karena ia juga bekerja dalam baitul mal, semacam lembaga keuangan mikro ‘syariah’ hingga ia sadar itu semua hanya label. Konsep syariah tidak benar-benar diterapkan secara utuh dan konsisten dalam lembaga yang ujung-ujungnya berfungsi sebagai badan pengkaderan PKS. Kini, ia sudah melepas itu semua. Ia mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai manajer di sana dan secara otomatis terlepas dari kungkungan PKS juga. Simpatinya memudar begitu ia menguak kondisi internal dan berbagai polemik seputar pengambilan kebijakan partai di lingkup kabupaten saja. “Niat awalnya semua bagus, menegakkan Islam dan nilai-nilainya, tetapi toh begitu masuk dan terjun ke politik praktis, akhirnya juga sama saja. Tetap kotor seperti partai-partai lain. Ya sudahlah sekarang tidak perlu terlalu fanatik calon ini itu,”katanya lirih seolah sudah putus asa. Saya cuma manggut-manggut, mendengarkan dengan penghayatan penuh terhadap keluh kesahnya. Ia seperti orang linglung yang kepalanya baru saja terbentur-bentur benda keras. Lanjutnya lagi, ia bingung saat petinggi-petinggi partai di kabupaten dengan mudah mengalihkan dukungan dari satu calon ke calon kala pemilihan bupati beberapa waktu lalu. Dalih mereka, ucap adik ipar saya, ialah karena partai tidak mau suara dukungan itu musnah begitu saja. Dari sana, titik antiklimaks itu mulai tercipta, lalu terus menurun tanpa jeda. “Kita pilih yang manfaatnya lebih banyak daripada mudharatnya,”katanya mengutip fatwa petingginya saat itu. Bah!

Tempo hari sembari menyeterika pakaiannya, ibu bertanya pada saya siang itu,”Nanti pilpres, pulang nggak?” “Buat apa pulang? Kan bisa milih di sana seperti Pileg kemarin,”tukas saya.”Kamu bakal milih siapa?”Ibu bertanya. “Hhh, Jokowi… Prabowo… Ah tidak tahu lah. Nanti saja dipikir di bilik suara. Kan masih lama,”saya menjawab dengan nada malas.

Sebetulnya saya terkejut ditanya seperti itu. Di pilpres sebelumnya, ibu tidak pernah menanyakannya dan saya juga merasa pilihan pileg dan pilpres saya sebagai suatu kerahasiaan yang ketat. Dan di sini, saya juga menolak untuk membuka secara publik orang yang akan saya pilih untuk menjadi wakil saya.

Kenapa saya harus serahasia itu?

Pertama-tama, karena hal itu lebih terasa nyaman bagi saya. Bergaul tanpa harus menyatakan saya adalah simpatisan, partisan atau bahkan tim sukses kandidat tertentu akan lebih nyaman.

Kedua, karena saya terlalu malas berdebat kusir dengan orang-orang di sekeliling saya tentang kandidat presiden yang paling ideal. Tiap warga Indonesia dengan hak pilih mempunyai kriteria sendiri, jadi bisa dibayangkan repotnya kalau harus memenuhi semuanya. Dan saya tidak mau membuang waktu dengan debat yang tidak jelas.

Ketiga, saya lebih baik bekerja menghasilkan sesuatu yang konkret daripada hanya beretorika. Lain kasus kalau saya mencari nafkah sebagai analis, peneliti atau jurnalis politik. Tentu mau tak mau saya harus ikut arus dan mengikuti setiap perkembangan politik 2014. Namun, untungnya saya tidak harus meraup rupiah dari dunia politik. Saya peduli, saya mau bangsa ini lebih baik, tetapi bukan melalui euforia maya, retorika hampa dan janji yang belum pasti terpenuhi.

Anda mungkin mencap saya tidak peduli dengan nasib bangsa. Namin izinkan saya memilih sikap diam ini. Sikap yang saya pilih dengan kesadaran penuh. Dan saya peduli, hanya saja dengan cara saya sendiri. Kepedulian terhadap nasib bangsa tidak cuma diukur dari intensitas dan frekuensi seseorang berbicara politik bukan?

Yang terpenting lagi, saya tentu akan menggunakan hak pilih saya tanggal 9 Juli 2014 nanti karena saya tidak mau hak suara saya musnah begitu saja. Apakah saya akan memilih Jokowi-Jusuf Kalla, Prabowo-Hatta Rajasa, atau mencoblos semuanya agar kertas suara saya rusak dan tidak sah agar tidak bisa disalahgunakan oknum, hanya Tuhan dan saya yang tahu.

Belajar Menyunting (Teks) di Himpunan Penerjemah Indonesia

Penat sekali hari ini. Tetapi kepenatan saya ini diiringi perasaan puas, gembira yang tidak terukur. Dari pelatihan Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) yang diselenggarakan dari pagi hingga sore tadi ada banyak sekali pengetahuan, pengalaman dan relasi yang saya dapatkan. Tak hanya itu, saya juga dapatkan “ketakutan” baru. Apa itu? Simak saja sampai tuntas.

Lokasi pelatihan berada di Pusat Dokumentasi Sastra H. B. Jassin. Pemilihan lokasi yang cukup bagus karena tak terlalu jauh dari kos di Satrio. Saya juga sudah tahu letak Taman Ismail Marzuki tempat PDS H. B. Jassin berada. Jadi saya bisa agak lega karena tak perlu bertanya sana sini mengenai rute. Lagipula GPS sudah sangat membantu!
Ini pertama kali saya berkunjung ke Pusat Dokumentasi Sastra H. B. Jassin. Memang saya sudah pernah mendengarnya beberapa kali tetapi selama hampir dua tahun tinggal di ibukota tak pernah menyempatkan diri mengunjunginya. Jujur saja, saya pikir itu tempat yang membosankan.

Satu pengakuan lagi dari saya, yaitu bahwa saya juga hanya mengenal satu orang pembicara saja di acara pelatihan tersebut. Begitu butanya saya dengan dunia pergaulan penerjemah profesional, sampai saya hanya mengenali Ivan Lanin yang tersohor berkat  di antaranya penghargaan Klik Hati dari Merc, Wikipedia, dan kamus daring Kateglo. Sementara dua pembicara lainnya (Sofia Mansoor dan Hendarto Setiadi) tidak saya kenali sama sekali. Ditambah lagi sebelumnya saya pernah beberapa kali bertanya dengan Ivan melalui Twitter dan membaca blognya. Tak heran saya lebih mengenalnya dibanding Sofia Mansoor dan Hendarto Setiadi yang justru lebih ‘senior’. Sayangnya, Hendarto Setiadi mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan menuju Jakarta dari rumahnya di Bogor. Jadi saya masih tidak bisa menyaksikan wajahnya. Semoga lekas pulih.

Sekitar pukul 8.30 saya pun sampai di TIM (Taman Ismail Marzuki). Saya dengan agak susah payah menemukan PDS H. B. Jassin yang berada di belakang Planetarium yang pagi tadi tampak agak sesak dengan anak-anak sekolah dasar.

Di sebuah ruang di lantai dua yang didominasi warna biru itu Pusat Dokumentasi Sastra rupanya berada. Tak sebesar yang saya pikirkan semula. Entah apakah memang itu hanya sebagian kecil bangunan PDS atau bukan, saya tak memahami persis. Yang terlintas dalam benak cuma: “Pemerintah negeri ini kurang peduli dengan dunia sastranya sendiri”. Ya, namanya juga “pusat”. Saya pikir bisa lebih representatif dari itu. Ataukah saya yang terkecoh dengan kata “pusat”?

Pertama masuk ruangan, saya pun mendaftar dan menuliskan data diri di meja pendaftaran yang digawangi mbak Lila. Sangat menyenangkan rasanya disambut dengan hangat olehnya dan kemudian saya juga diperkenalkan dengan pak Eddie (D. Rahadi Notowidigdo). Rupanya beliau yang menjabat posisi Ketum HPI sekarang. Rambutnya seperti Hatta Rajasa, masih lebat tetapi putih merata. Berkacamata dengan minus atau plus yang sudah tinggi (What a confirmed translator).  Entah dengan Hatta, tetapi pak Eddie adalah seorang yang sangat kebapakan dan suka berbagi, setidaknya sepanjang pengamatan saya sepanjang hari tadi. Di Twitter, saya pun tergerak untuk berkomentar: “Pak Edi ini ketua Himpunan Penerjemah Indonesia tapi rendah hatinya bukan main. Tdk mau memperkenalkan diri sbg ketua.”

Dan mengenai Twitter (dan Facebook juga), sepanjang pelatihan saya entah mengapa ingin sekali membagikan butir-butir (begitu diksi yang digunakan Ivan selama pelatihan) penting dari paparan  para pembicara. Saya berseloroh saat membalas twit terimakasih Ivan setelah pelatihan selesai petang tadi: “Sama2. Naluri seorang ‘pecandu’ jejaring sosial“.

Sebenarnya selain berniat untuk membagikan pengetahuan yang saya dapatkan selama pelatihan tadi, berbagi di jejaring sosial juga membuat saya lebih mudah mengingat garis besar materi yang disampaikan. Berikut adalah semua twit yang saya labeli dengan tagar #PP (Pelatihan Penyuntingan) di akun Twitter saya sepanjang hari tadi.

1. Banyak peserta yang sudah berpengalaman di sini. Narasumber Sofia Mansoor bahkan sudah menerjemahkan dari 1980. So long!

Satu persatu peserta di awal pelatihan memperkenalkan dirinya masing-masing. Latar belakang profesi juga cukup beragam. Tak cuma penerjemah in-house dan lepas saja ternyata. Seperti saya yang sebenarnya juga web content writer. Beberapa peserta berasal dari sekolah, perusahaan, dan sebagainya. Dan mayoritas peserta ternyata wanita.

2. “Bahasa itu konsensus. Yang penting pesannya tersampaikan”- @ivanlanin

Konsensus berasal dari kata “consensus” , yang bermakna “general agreement”, “kesepakatan umum”. Dan inilah yang membuat bahasa menjadi begitu mengasyikkan bagi saya untuk terus dipelajari karena ada kalanya konsensus itu perlu ‘ditentang’ atau dibiarkan berkembang.

3. Pelajaran dasar penerjemah dan penyunting profesional: berbahasa Indonesia yang baik dan tertib. That’s even trickier!

Inilah yang saya maksud di awal tadi dengan ‘ketakutan’ baru. Seorang penerjemah, penyunting atau editor dan penulis perlu memahami dasar-dasar kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan tertib. Ia perlu semua itu untuk melakukan tugasnya dengan baik. Pada saat yang sama, ia juga harus siap saat dikritisi mengenai hasil pekerjaannya. Dan di sinilah pentingnya menjaga ego. Itu terlihat jelas dalam diri penerjemah sesenior pak Eddie yang justru makin rendah hati seiring tingginya jam terbang. Kritik  bisa ditelan dengan kepala dingin dan ego yang terkendali saat tadi ditertawakan seisi ruangan karena salah membaca “…spesies orang tua” (padahal seharusnya  “… spesies orang utan” ). Sementara ada peserta lain yang belum terlalu tinggi jam terbangnya bahkan terbilang hijau malah makin mati-matian mempertahankan preferensinya saat dikritisi dan diberi masukan oleh peserta lain yang memiliki pengalaman lebih banyak darinya.

Namun, ego yang terkendali ini sebaiknya tidak diterapkan saat kita sebagai penerjemah menerima tawaran proyek yang kurang layak. Pak Eddie, dari hasil mencuri dengar percakapannya selama makan siang dengan peserta di sebelah saya, menyarankan untuk tidak sekali-kali menurunkan tarif hanya karena ingin memiliki pemasukan.  Beliau beralasan, saat Anda memberikan tarif jasa penerjemahan yang berada di bawah kisaran normal, mungkin akan ada banyak klien yang datang tetapi Anda hanya akan kelelahan dan bekerja kurang maksimal. Pesannya, “Lebih baik memiliki sedikit klien dengan imbalan yang pantas daripada lebih banyak klien dengan imbalan yang kurang layak”. Dan itulah yang menurut beliau membedakan penerjemah profesional seperti anggota HPI dari penerjemah pemula.

4. Ternyata “slide” itu padanan bahasa Indonesianya “salindia” .. Ha?? Odd.

5. Belum diberi materi langsung diberi terapi kejut (shock therapy). Disuruh menyunting teks yang kacau balau tanpa tanda baca. 
6. Editor harus tahu alasan mengapa sebuah teks diubah oleh penerjemah.
7. “Kecuali “mempunyai” (bukan mempunyai) dan “mengkaji” (bukan mengaji), semuanya luluh.” 
8. Kata “yang” jika bisa dibuang, buang saja. – Sofia Mansoor
9. Hati-hati karena ada beberapa hal yang pilhan pribadi tetapi tidak melanggar tata bahasa.Biarkan saja.
 
10. APA- akademis. Chicago style guide-jurnalis
11. “Mempunyai” sering menjadi bahan perdebatan antara editor dan penerjemah. Lebih aman pakai “memiliki”.
12. Tidak boleh ada 2 konjungsi (kata hubung) dalam satu kalimat majemuk seperti “jika…maka”. Hilangkan salah satu.
13. Gaya selingkung: house style, gaya yg digunakan suatu penerbit atau organisasi, misalnya pemilihan huruf besar di awal kata untuk judul. 
14. “Antara …dan” bukan “antara…sampai” 
15. “Bahasa itu rasa. Jadi rasanya enak nggak sih?” – @ivanlanin
16. Saya pikir ini ‘kutukan’ penerjemah dan penyunting: “Orang lain lebih teliti dari saya”
17. @ivanlanin menyampaikan “Editor dan Kesalahan Berbahasa” . *nyut nyut*
18. Perpindahan rujukan dari bhs Belanda ke Inggris menyebabkan pergeseran kata “subyek” menjadi “subjek”.
19. Akibat terpengaruh bahasa Inggris, kata “adalah” menjadi lebih sering digunakan padahal tak selalu perlu.
20. Frase “di mana” muncul akibat pengaruh “where” dan which sebagai konjungsi di bahasa Inggris. Hindari itu. “Di mana” bukan konjungsi.
21. Rombak kalimat sehingga penggunaan “di mana” sebagai konjungsi bisa dihindari.
22. “Senjatanya editor adalah rujukan. Jangan gunakan perasaan/ naluri saja.” – @ivanlanin
23. kata hubung (untuk menghubungkan gagasan/klausa), misalnya “tetapi”.
24. Editor dan penerjemah harus kritis terhadap apa yang ia jumpai.Tak selalu yang dianggap lazim itu benar. Dictionary is your savior.
25. “Selalu temukan polanya” – @ivanlanin. Dan pengecualiannya.
26. “Sebelum menyunting, kita harus tahu jenis audiens” 
27. “Editor/penyunting harus berkomunikasi dengan penerjemah dan penulis. Masalahnya tenggat waktu!”
28. “Diksi bukan esensi.Jangan sampai berdebat soal diksi tetapi pesan terabaikan.” -Sofia Mansoor 
29. 2 aliran dalam menerjemahkan : bebas dan setia (pada teks). 
30. “pemroses”, “memproses” bukan “pemproses” , “memroses”
31. Kecuali “oleh”, semua preposisi dalam bhs Ind jangan sampai dihilangkan, misalnya “bahwa”
32. Editor bertugas meningkatkan keterbacaan naskah.
33. Cara terbaik untuk memeriksa hasil terjemahan ialah dengan melafalkannya.
34. “Antre” adalah bentuk baku. Bukan “antri” seperti yang banyak diyakini selama ini.
Sekarang baru saya sadar mengapa teman Facebook saya cerewet mengomentari status saya yang terus menerus menghias dindingnya selama kurang dari setengah hari. Katanya saya sedang kesurupan menjadi guru bahasa Indonesia. Pantas saja,karena saya mengomel sendiri 34 kali di sana!
Terimakasih pada HPI karena telah menyelenggarakan acara ini dan membuat saya hampir diblokir teman-teman di Facebook. Sampai jumpa di pelatihan apapun itu berikutnya!!!
P. S. : Saya dengan senang dan lapang hati menerima pembetulan apapun dari Anda yang membaca.
%d bloggers like this: